Resmi Berbadan Hukum, Masterbend Siap Kawal Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Bendungan Bener Hingga Tuntas

oleh -
Pengukuhan Eko Siswoyo, warga Desa Nglari sebagai Ketua Paguyuban Warga Terdampak Bendungan Bener (Masterbend).
Pengukuhan Eko Siswoyo, warga Desa Nglari sebagai Ketua Paguyuban Warga Terdampak Bendungan Bener (Masterbend).
head banner Universitas Putra Bangsa Kebumen

PURWOREJO, purworejo24.com – Eko Siswoyo, warga Desa Nglaris Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Paguyuban Warga Terdampak Bendungan Bener (Masterbend). Pengukuhan dilakukan setelah mendapatkan legalitas badan hukum resmi.

Pengukuhan Masterbend dilaksanakan di aula pertemuan objek wisata Bukit Si Besek Desa Guntur, Jumat (9/4/2021), berbarengan dengan pelaksanakan pengajian akbar dalam rangka ruwahan menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Pengajian yang diisi oleh Kyai Abdul Haq, pengasuh Ponpes Sabilul Muttaqin Desa Kalimiru Bayan juga diisi pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu di desa terdampak pembangunan bendungan Bener.

Pembina Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend), Muhammad Abdullah, yang juga sebagai anggota DPRD Fraksi Nasdem Dapil 6, saat ditemui usai kegiatan, menjelaskan, Masterbend telah ada dan terbentuk sejak November 2020 lalu, namun baru bisa dikukuhkan pada hari ini. Pengurus Materbend yang dikukuhkan berjumlah sekitar 30 orang dan memiliki anggota sekitar 800 orang yang merupakan warga terdampak pembangunan bendungan Bener.

“Masterbend dibentuk bukan semata -mata sebagai sarana perjuangan pada saat pembebasan lahan yang mengalami berbagai kendala dan persoalan. Tetapi Masterbend dibentuk sebagai ajang silaturohim, komunikasi bagi seluruh warga terdampak, baik saat ketika proses pembabasan maupun pasca pembebasan,” kata Abdullah.

Pengajian yang diikuti acara pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu.
Pengajian yang diikuti acara pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu.

Dikatakan, dari 3.800an bidang lahan yang terdampak, baru 30 persen bidang yang telah dibayarkan oleh pemerintah, 70 persen lainya masih dalam proses apraisal dan belum selesai dibayarkan.

“Masih banyak yang masih diapraisalkan dan belum dibayarkan, jadi masih panjang perjalanan pembebasan lahan itu,” jelasnya.

Disampaikan, bukan hanya sampai pelunasan pembayaran ganti rugi lahan, Masterbend akan terus mengawal sampai pembangunan bendungan Bener jadi, bahkan sampai masyarakat sekitar terdampak bisa diperdayakan.

“Utamanya mereka yang lahannya tergusur sampai mereka bisa mendapatkan mata pencaharian lagi sehingga kehidupan mereka bisa terjamin kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend), Eko Siswoyo, mengatakan, bagi warga terdampak bendungan Bener yang sudah dibayarkan, sebagian besar telah dimanfaatkan untuk membeli lahan baru. Hanya sebagian kecil dari warga uang pembayaran ganti rugi untuk dibelanjakan selain tanah.

“Pemanfaatan utama dari tanah kembali ke tanah, bahkan ada warga untuk membeli lahan sampai ke luar Jawa, contoh membeli kebun sawit,  hanya sebagian kecil saja mereka ada yang beli motor atau mobil untuk keluarga,” katanya.

Ditegaskan, Masterbend dibentuk tidak untuk dijadikan menjadi sebuah organisasi masyarakat (Ormas) maupun LSM,  hanya saja Masterbend dibentuk untuk mewadahi kepentingan masyarakat terdampak proyek Bendungan Bener.

“Jadi lingkupnya adalah dari kita untuk kita. Dan nantinya pasca bendungan jadi, jika ada proyek, paling tidak dari Masterblend bisa memfasilitasi masyarakat agar bisa berperan, jadi kita disitu tidak hanya menjadi penonton akan tetapi juga menjadi pemain langsung pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat pada arti luas dan paling tidak kita warga terdapat juga ikut lah merasakan hasil atau pemanfaatan dari pembangunan yang berskala nasional ini,” pungkasnya.(P24/Wid)