PURWOREJO, purworejo24.com – Bertepatan dengan Peringatan Sumpah Pemuda, seratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar aksi menuntut pembatalan pembuatan kalender tahun 2020 yang menelan anggaran Rp 2,4 Milyar.
Tuntutan pembatalan pembuatan kalender ini merupakan satu dari tiga tuntutan yang disampaikan peserta aksi ke DPRD Purworejo Senin (28/10/2019) siang.
Purnama Zafi Najibi, Ketua Umum PC PMII Purworejo mengkritik kebijakan pembuatan kalender tahun 2020 yang di anggap tidak efisien dalam penggunaan anggaran. Menurutnya kebijakan tersebut sangat tidak etis melihat jumlah kemiskinan yang ada di Purworejo masih tinggi.
“Pemerintah Kabupaten Purworejo merencanakan pembuatan kalender tahun 2020 dengan total anggaran mencapai 2.4 M, di saat kondisi kemiskinan Kabupaten Purworejo mencapai 83.550 ribu jiwa. Menjadi tidak bijak jika di tengah-tengah kondisi seperti itu pemerintah menginginkan pembuatan kalender tahun 2020,” kata Purnama saat dikonfirmasi purworejo24.com di lokasi unjuk rasa.
Pihaknya menambahkan, seharusnya anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk progam yang lebih nyata untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Purworejo. Ia menilai kebijakan pembuatan kalender tersebut terkesan sangat dipaksakan oleh pemerintah.
“Dengan total anggaran mencapai 2,4 M, seharusnya anggaran APBD didahulukan untuk kepentingan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Kebijakan pembuatan kalender tahun 2020 juga terlihat sangat memaksa apabila hanya untuk sosialisasi dari progam dan capaian pemerintah selama ini,” lanjutnya.
Sementara itu, aksi demo mahasiswa PMII ini diterima oleh sejumlah anggota DPRD Purworejo. Selain Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setyabudhi, terlihat Frans Suharmaji dari Fraksi PKB, Eko Yanuar dari Fraksi Nasdem dan Budi Sunaryo dari Frkasi PKB. Dion Agasi yang menemui pendemo menyampaikan bahwa ia akan menindak lanjuti secepatnya tuntutan mahasiswa.
Terkait tuntutan pembatalan pembuatan kalender dengan anggaran 2,4 Milyar tersebut, Dion menyatakan kegiatan tersebut tidak bisa dibatalkan karena sudah terlanjur dianggarkan.
“Kalender sudah dianggarkan melalui Perubahan 2019. Ini sudah dianggarkan, tinggal bagaimana eksekutif mengeksekusi. Secara anggaran tidak bisa (dibatalkan). Ini merupakan keputusan bersama dari pihak eksektuf dan legislative. Nanti tindak lanjut lebih jauhnya, keputusan apakah mau dilanjutkan atau tidak kita lihat bersama.” ungkap Dion.
Dion juga menyampaikan bahwa anggaran perubahan 2019 merupakan produk dari anggota DPRD periode lalu. Dirinya tidak mengetahui kenapa anggaran tersebut dapat diloloskan oleh DPRD periode 2014-2019.
“Anggaran itu ada di masing-masing OPD. Dan sebenarnya masing-masing OPD ini mengeluarkan anggaran untuk pembuatan kalender. Memang kalender di tahun 2019 ini nilai lebih besar dengan jumlahnya lebih banyak. Sebenarnya yang bisa bicara lebih lanjut adalah anggota dprd periode lalu, karena Anggaran Perubahan 2019 disahkan sebelum pelantikan DPRD Periode ini.
Dion menambahkan kendati telah menjadi anggota DPRD pada periode 2014-2019 lalu, dirinya tidak mengetahui pembuatan kalender senilai Rp 2,4 Milyar tersebut.
“Kami di Komisi B, tidak ada pembahasan terkait kalender tersebut. Jadi sebenarnya bukan ranah saya untuk menjelaskan, kenapa diloloskan,” elak Dion.
Sementara itu PMII Purworejo mengaku akan terus mengawal tuntutan yang telah mereka sampaikan. Pihaknya berjanji akan menurunkan masa yang lebih banyak lagi dan melibatkan beberapa elemen masyarakat apabila tuntutan yang mereka ajukan tidak segera ditanggapi oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purworejo. (P24-Byu/Nuh)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
