PURWOREJO, purworejo24.com– Sebagai bentuk implementasi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo menggelar aksi sosial berupa cek kesehatan gratis dan dapur umum makan siang bergizi di Balai Desa Somono, Kecamatan Bagelen, Jum’at (10/04/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPC PDIP Purworejo yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Purworejo, Dion Agassi Setiabudi. Turut mendampingi, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo dari PDIP Tunaryo, sejumlah anggota fraksi PDIP, jajaran pengurus partai serta anggota DPRD Provinsi HM Zainudin.
Dion Agassi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi antara kader partai dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemerintah Desa Somono. Tak hanya pemeriksaan medis, masyarakat juga disuguhkan makanan sehat yang dimasak langsung di dapur umum.
“Kami memberikan layanan gizi melalui dapur umum. Harapannya, masyarakat bisa mengantisipasi gejala penyakit seperti gula darah tinggi atau kolesterol melalui deteksi dini,” ujar Dion di sela-sela kegiatan.
Pada pemeriksaan kesehatan gratis ini, warga mendapatkan pemeriksaan lengkap meliputi pengukuran tinggi dan berat badan serta lingkar perut, cek tekanan darah, gula darah, cek kolesterol, Penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan konsultasi medis.
Aksi ini bukan sekadar kegiatan sekali jalan. Dion menegaskan bahwa seluruh kader PDIP di Jawa Tengah telah sepakat menjadikan tanggal 10 setiap bulannya sebagai momentum bakti sosial serentak.
“Ini instruksi Ibu Ketua Umum agar kader selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan melakukan safari setiap bulan di 16 kecamatan di Purworejo. Setelah Somono, bulan Mei mendatang kami jadwalkan di Desa Pakis Arum, Kecamatan Bruno,” tambahnya.
Pemilihan lokasi di Desa Somono didasarkan pada data prioritas pemerintah kabupaten dalam pengentasan kemiskinan dan aksesibilitas wilayah yang tergolong sulit.
Di sisi lain, selaku Wakil Bupati, Dion juga menanggapi pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi ASN Pemkab Purworejo yang mulai efektif pada Jum’at (10/04/2026) ini berdasarkan surat edaran Mendagri.
Dion menekankan bahwa WFH bertujuan untuk efisiensi energi, terutama pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima.
“Hanya maksimal 70% staf yang WFH. Pejabat Eselon II, III, Camat, Lurah, serta instansi pelayanan publik seperti Capil dan Perizinan tetap wajib masuk kantor,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi adanya ASN yang menyalahgunakan WFH sebagai “libur panjang” (long weekend), Pemkab Purworejo menerapkan sistem pengawasan berlapis, yakni melalui Absensi Geotagging dimana pegawai wajib absen dari rumah masing-masing, hasil kerja dilaporkan secara berkala hingga ke tingkat Kemendagri serta dilakukan Monitoring Zoom dengan melakukan rapat virtual dengan kamera aktif untuk memastikan pegawai tetap berada di tempat tugas.
“Bagi yang tidak WFH, kami imbau ke kantor menggunakan sepeda atau jalan kaki jika jaraknya memungkinkan, guna mendukung gerakan hemat energi,” pungkas Dion. (P24-byu)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
