PURWOREJO, purworejo24.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Kabupaten Purworejo terus memberikan pelayanan rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi sektor perikanan, khususnya untuk nelayan dan petambak udang.
Kebijakan ini bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran serta mendukung keberlangsungan usaha masyarakat pesisir.
Kepala DLHP Purworejo, Wiyoto Harjono, S.T., menjelaskan bahwa rekomendasi BBM diberikan melalui proses permohonan yang diajukan oleh nelayan maupun petambak.
Selanjutnya, dinas melakukan verifikasi menyeluruh terhadap identitas pemohon, jenis usaha, hingga kebutuhan operasional seperti jenis mesin dan kapasitas penggunaan BBM.
“Kalau nelayan, kita pastikan benar-benar berprofesi sebagai nelayan, termasuk jenis mesin yang digunakan. Begitu juga petambak, kita cek luas tambak, siklus budidaya, serta kebutuhan energinya. Dari situ baru ditentukan kuota BBM yang direkomendasikan,” jelasnya, pada Rabu (1/4/2026).
Di Kabupaten Purworejo sendiri, fasilitas pengisian BBM khusus nelayan tersedia di SPBU Jatimalang yang berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah dan dikelola oleh pihak swasta.
Wiyoto menegaskan, BBM bersubsidi dengan rekomendasi tersebut hanya dapat dibeli di SPBU nelayan tersebut, guna mencegah penyalahgunaan.
Sepanjang tahun 2025, DLHP Purworejo telah menerbitkan sekitar 372 rekomendasi BBM. Dari jumlah tersebut, total penyaluran solar mencapai 2.521.379 liter dan pertalite sebanyak 530.383 liter. Rinciannya, nelayan menerima pertalite sebesar 260.978 liter, sedangkan petambak mendominasi penggunaan solar sebesar 2.521.379 liter serta pertalite sebanyak 269.705 liter.
Jumlah pemohon terdiri dari 37 nelayan dan 98 petambak, dengan beberapa di antaranya mengajukan rekomendasi lebih dari satu kali dalam setahun, menyesuaikan kebutuhan operasional masing-masing.
Untuk tahun 2026, proses penerbitan rekomendasi masih terus berjalan dan belum dilakukan rekapitulasi. Namun, DLHP tetap melakukan evaluasi berkala untuk menentukan kebutuhan riil BBM subsidi yang nantinya menjadi dasar pengajuan kuota ke Pertamina.
“Karena ini BBM bersubsidi, mekanismenya mirip dengan pupuk bersubsidi. Kita hitung kebutuhan tahunan, lalu itu yang menjadi dasar penentuan kuota untuk SPBU nelayan,” imbuhnya.
DLHP juga mencatat bahwa total luas tambak di wilayah pesisir selatan Purworejo mencapai sekitar 400 hektare. Namun, dalam praktiknya, lahan yang aktif digunakan biasanya hanya sekitar separuhnya, sehingga turut memengaruhi perhitungan kebutuhan BBM.
Selain memberikan layanan, DLHP mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya dan secara bijak.
“Kalau untuk tambak ya digunakan untuk tambak, kalau untuk nelayan ya untuk melaut. Gunakan secara hemat dan tepat,” tegas Wiyoto.
Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren penurunan penggunaan BBM di sektor tambak. Hal ini dipengaruhi oleh mulai beralihnya sebagian petambak ke penggunaan energi listrik sebagai alternatif yang dinilai lebih efisien. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
