PURWOREJO, purworejo24.com – Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Kabupaten Purworejo menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta fokus pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Demokrat, Sigit Apriyanto, S.T, dalam sidang paripurna DPRD Purworejo, pada Kamis (18/9/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara transparan, realistis, dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah harus konsisten meningkatkan target PAD. Hal ini menuntut kerja keras seluruh OPD, apalagi di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang menyebabkan penurunan pendapatan pada RAPBD 2026 sebesar 0,12 persen dibandingkan perubahan APBD 2025,” ujar Sigit.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan strategi konkret kepala daerah dalam mewujudkan APBD yang sehat.
Peningkatan pengawasan berbasis teknologi informasi disebut sebagai salah satu langkah penting untuk menekan kebocoran dan memastikan pengelolaan retribusi lebih transparan.
Selain masalah pendapatan, Demokrat menekankan agar RAPBD 2026 benar-benar menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama terkait kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Pemerintah daerah wajib memiliki data kongkrit dan terpadu mengenai jumlah riil pengangguran serta kemiskinan di Purworejo hingga akhir 2026,” tegasnya.
Sejumlah catatan lain yang disampaikan Fraksi Demokrat antara lain dorongan terciptanya iklim investasi yang kondusif serta penyederhanaan regulasi perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung, penerapan merit system dalam penempatan ASN agar birokrasi lebih profesional dan objektif, penegasan agar proyek pembangunan benar-benar bermanfaat, tidak mangkrak, serta disertai pengawalan terhadap kasus-kasus yang mencuat seperti Mini Zoo dan Bank Purworejo, penguatan peran BUMD sebagai pilar kemandirian ekonomi daerah, penyelesaian persoalan piutang e-retribusi pasar yang dikeluhkan pedagang, dan peningkatan anggaran pendidikan, termasuk perbaikan infrastruktur sekolah dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan, khususnya guru PAUD dan TK.
Fraksi Demokrat juga menyinggung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, “Pinter Bocahe”, yang dinilai harus selaras dengan upaya pemerataan akses pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik.
“Semua masukan ini kami sampaikan karena kecintaan kami terhadap Purworejo. Harapan kami, pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan baik, sukses, serta mampu merealisasikan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat,” pungkas Sigit. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
