Menjinakkan Paradoks Konsumsi: Menakar Kesiapan Ekonomi Syariah Menjelang Ramadhan 1447 H

Oleh: Dr. Miftahur Rahman, S.H.I., M.S.I. (Akademisi dan Pengamat Ekonomi Syariah)

Menjelang datangnya Ramadhan 1447 Hijriah yang jatuh pada tahun 2026, Indonesia kembali berhadapan dengan sebuah paradoks klasik.

Ramadhan, yang secara teologis merupakan bulan pengendalian diri dan penguatan spiritual, justru secara empiris sering menjadi pemicu lonjakan inflasi akibat meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sejauh mana ekonomi syariah benar-benar berperan dalam membentuk perilaku pasar yang berkeadilan? Ataukah ia masih sebatas simbol dan label, tanpa menyentuh akar persoalan konsumsi dan distribusi?

Menggugat Budaya “Balas Dendam” Konsumsi

Dalam teori ekonomi, puasa seharusnya menurunkan tingkat permintaan (demand).

Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Budaya konsumsi berlebihan—yang sering dimaknai sebagai “balas dendam” setelah seharian menahan lapar—menjadi faktor dominan yang menekan rantai pasok dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Israf atau perilaku berlebih-lebihan ini bertentangan dengan nilai dasar ekonomi syariah. Oleh karena itu, transformasi ekonomi syariah pada 2026 tidak boleh berhenti pada sektor perbankan dan keuangan formal semata.

Diperlukan edukasi publik yang masif mengenai prinsip kifayah, yakni kecukupan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Apabila rumah tangga Muslim mampu menerapkan pengendalian konsumsi secara kolektif, maka sesungguhnya masyarakat telah berkontribusi pada instrumen pengendalian inflasi yang paling alami dan berkelanjutan selama Ramadhan.

Digitalisasi Filantropi: Lebih dari Sekadar Kemudahan

Tahun 2026 menjadi tonggak penting kematangan ekosistem digital Indonesia.

Momentum Ramadhan 1447 H seharusnya dimanfaatkan oleh lembaga ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) untuk melakukan migrasi menyeluruh ke sistem digital yang transparan dan akuntabel.

Digitalisasi filantropi bukan semata soal kemudahan transaksi, melainkan tentang membangun kepercayaan publik melalui akuntabilitas radikal. Pemanfaatan teknologi mutakhir, termasuk blockchain, dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif menjadi kebutuhan strategis agar dana umat dapat dikelola secara profesional dan tepat sasaran.

Potensi dana filantropi yang terkumpul selama Ramadhan sangat besar. Jika dikelola secara optimal, dana tersebut mampu menggerakkan sektor riil, khususnya UMKM halal yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan formal.

Menguatkan Kedaulatan Industri Halal

Ramadhan 2026 juga menjadi momentum penting untuk menguji kedaulatan industri halal nasional. Preferensi terhadap produk lokal bukan sekadar narasi nasionalisme, melainkan implementasi nyata dari maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan kesejahteraan umat (hifdzul mal).

Keberpihakan kepada UMKM lokal selama bulan suci berpotensi menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, ekonomi syariah harus tampil sebagai sistem yang inklusif, melindungi produsen kecil, serta mampu menahan derasnya arus produk impor yang kerap membanjiri pasar menjelang Idulfitri.

Penutup

Ramadhan 1447 H tidak seharusnya berlalu sebagai rutinitas tahunan yang berakhir pada meningkatnya pengeluaran dan menurunnya tabungan masyarakat. Diperlukan sinergi nyata antara kebijakan makro pemerintah, pemikiran kritis akademisi, serta praktik pasar yang beretika dari para pelaku usaha.

Ekonomi syariah menawarkan jalan tengah untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi yang bersifat linear dan eksploitatif. Dengan spirit Ramadhan, sudah saatnya kita membangun ekosistem ekonomi yang mengukur keberkahan bukan hanya dari angka pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.