Pemkab Ajak Warga Tak Tertipu Ala Keraton Agung Sejagat

oleh -
oleh
Rakor teritorial di balai Desa Pogungjurutengah
Rakor teritorial di balai Desa Pogungjurutengah
Selamat Idul Fitri

BAYAN, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mengajak masyarakat agar teliti dan tidak mudah tertipu dengan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Keraton Agung Sejagat.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang diadakan di Balai Desa Pogung Jurutengah, Kecamatan Purworejo, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (26/1/2020). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Purworejo itu sengaja digelar di tempat tersebut untuk memberikan beragam pemahaman bagi masyarakat setempat serta warga di sekitar Pogungjurutengah.

Rakor teritorial di balai Desa Pogungjurutengah
Rakor teritorial di balai Desa Pogungjurutengah

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Purworejo, Gentong Sumharjono, saat ditemui purworejo24.com mengungkapkan, Pemkab merasa perlu menggelar kegiatan itu sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial dari keberadaan Keraton Agung Sejagat yang sempat menjadi viral. Menurutnya, Pemkab telah melangkah dan melakukan serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meredam konflik sosial yang mungkin muncul.

“Langkah ini untuk antisipasi agar permasalahan yang ada di tengah masyarakat ini tidak melebar,” tutur Sumharjono.

Pelibatan masyarakat di luar Desa Pogung Jurutengah sendiri sengaja dilakukan mengingat dekatnya jarak keberadaan desa. Dia ingin agar masyarakat yang ada di seputar Pogung Jurutengah juga paham akan keberadaan Keraton Agung Sejagat itu dengan segala implikasi yang ada.

“Secara terbuka, TS atau Totok Santoso selaku raja keraton sudah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya kepada warga Pogungjurutengah juga Purworejo. Kami rasa, kita tidak perlu lebih dalam mengulik mengenai tindak pidananya, karena itu sudah menjadi ranah pihak berwajib,” tambah Sumharjono.

Sumharjono mengungkapkan jika Pemkab juga memberikan perhatian bagi para pengikut atau korban dari Keraton Agung Sejagat. Pemkab sendiri telah membuka Posko Layanan Konsultasi yang diadakan di sejumlah Puskemas.

“Posko itu bisa menampung berbagai keluhan yang berhubungan dengan kejiwaan para korban atau pengikut. Posko ini juga tidak hanya di Bayan, tapi beberapa kecamatan yang dimungkinkan ada korban keraton,” imbuh Sumharjono.

Lebih jauh disampaikan jika keraton yang ada bisa dikembangkan jadi destinasi wisata. Hanya saja, Gentong menyerahkan hal itu kepada masyarakat. Yang sudah berjalan selama ini, masyarakat di seputar keraton telah mampu membaca peluang dengan menjajakan aneka jajanan.

“Soal wisata itu biarkan mengalir saja, itu untuk masyarakat di Pogungjurutengah. Namun ke depan bila akan diseriusi pesan kami jangan menggunakan nama atau atribut Keraton Agung Sejagat,” katanya.

Budayawan sekaligus Sejarawan Purworejo, Soekoso DM mengatakan, bahwa Keraton Agung Sejagat banyak memiliki kekeliruan dalam membuat sejarah keraton. Banyak hal hal yang menyesatkan terkait sejarah nasional.

“Dengan ini masyarakat bisa mengetahui kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Kerajaan Agung Sejagat. Namun masyarakat diminta memaklumi tentang kesalahan yang dibuat, dan mengetahui sejarah Indonesia yang benar yang tidak ada kaitanya dengan Keraton Agung Sejagat, dan mengetahui hal hal yang benar dan salah tentang sejarah nasional,” katanya.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purworejo, Setyowati, mengungkapkan dalam rapat koordinasi itu diikuti warga Desa Pogung Jurutengah yang meliputi perwakilan warga serta unsur RT hingga RW. Adapun kepala desa sekitar Pogung Jurutengah ada Desa Pogung Kalangan, Jono dan Pogungrejo di Kecamatan Bayan, serta Desa Kedungkamal dan Desa Secang Kecamatan Grabag.

Adapun pemateri yang dihadirkan dalam kegiatan itu berasal dari unsur Polres, Kodim 0708, Kejaksaan Negeri serta budayawan/sejarawan.

“Semua unsur dilibatkan sehingga informasi yang diterima masyarakat itu bisa tepat,” kata Setyowati.

Dari pemateri yang ada, Setyowati berharap kedepan masyarakat akan bisa memfilter segala informasi yang berkembang di masyarakat. Jika memang negatif, masyarakat bisa langsung melakukan langkah antisipasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.(P24-Drt)