PURWOREJO, purworejo24.com – Upaya mewujudkan desa bersih narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Pengetahuan masyarakat, keterlibatan generasi muda, serta kemampuan mengenali indikasi penyalahgunaan narkoba menjadi bagian penting dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi Desa Bersih Narkoba bertajuk “Desa Bersih Narkoba antara Pendekatan Hukum dan Kearifan Lokal” yang digelar melalui kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi III DPR RI di Resto Bebek Goreng H Dargo, Desa Pangenrejo, Kabupaten Purworejo, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, Koordinator Kabupaten Tim Pendamping Profesional (TPP) Purworejo Khakim, serta konten kreator Sidik Kamaludin sebagai pemateri. Diskusi dipandu moderator Liya NM.
Abdullah mengatakan, sosialisasi tersebut menjadi salah satu upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan sejak dini.
Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, pengetahuan mengenai narkoba diperlukan agar masyarakat mampu melindungi diri sendiri sekaligus lingkungan sekitarnya dari ancaman penyalahgunaan zat berbahaya.
“Alhamdulillah di Purworejo ini masih zona kuning, masih aman lah. Tetapi pencegahan, pentingnya pengetahuan dalam menjaga atau membentengi teman-teman ini semua,” kata Abdullah.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai berbagai zat adiktif, cara mengenali indikasi seseorang menggunakan narkoba, hingga mekanisme melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada BNN.
Abdullah menilai, pemahaman mengenai langkah penanganan juga penting agar masyarakat tidak salah mengambil tindakan ketika menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
“Bagaimana tahu orang sekitar memang pakai narkoba dan bagaimana untuk melaporkan ke teman-teman BNN,” ujarnya.
Selain aspek pencegahan, Abdullah turut menyoroti pendekatan hukum terhadap orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Menurut dia, penanganan terhadap pengguna perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih adil dan tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan.
Ia berharap pendekatan restorative justice dapat menjadi pertimbangan dalam penanganan pengguna narkoba, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan membedakan posisi pengguna dengan pelaku peredaran narkotika.
“Saya harap sesuai dengan KUHP baru ya berbasis restorative justice tentunya yang lebih adil,” katanya.
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.









