PURWOREJO, purworejo24.com – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Purworejo, H. Fran Suharmaji, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang diperoleh dari kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun 2025, yang digelar selama enam hari, mulai 27 September hingga 2 Oktober 2025.
Menurut Fran, kegiatan reses ini merupakan agenda rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam satu tahun, kegiatan serap aspirasi ini dilaksanakan sebanyak tiga kali.
“Alhamdulillah, masukan-masukan dari masyarakat sangat banyak. Mulai dari bidang pendidikan, pertanian, infrastruktur, hingga sosial kemasyarakatan,” ujar Fran saar ditemui di ruang Fraksi PKB, DPRD Purworejo, pada Senin (6/10/2025).
Dalam bidang pendidikan, masyarakat banyak menyampaikan keluhan terkait sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Banyak yang mengharapkan adanya pembenahan sistem, bahkan sebagian mengusulkan agar zonasi dihapuskan karena dianggap belum tepat sasaran.
Selain itu, masyarakat juga menyuarakan keinginan agar sistem enam hari sekolah tetap dipertahankan. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak menjadi masalah selama siswa masih memiliki waktu untuk pembinaan karakter, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sore seperti mengaji.
“Banyak yang berharap anak-anak tetap bisa sekolah enam hari, agar setelah itu masih ada waktu pembinaan di sore hari. Sekaligus, saat anak libur, guru pun ikut libur,” jelasnya.
Di sektor pertanian, sejumlah aspirasi muncul terkait ketersediaan pupuk yang dinilai masih kurang. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya peningkatan peran penyuluh pertanian dalam memberikan pendampingan yang tepat dan efektif, terutama pada masa tanam ketiga yang kini banyak dilakukan di wilayah selatan Purworejo.
“Kita berharap penyuluhan lebih maksimal, supaya petani tahu jenis bibit yang cocok, waktu tanam yang tepat, dan cara menjaga kualitas tanah agar tetap subur,” kata Fran.
Masalah air bersih dan kekeringan di kawasan Menoreh juga menjadi perhatian. Hingga kini, penanganannya masih sebatas droping air bersih saat musim kemarau.
Fran mengusulkan agar pemerintah menyiapkan solusi permanen, seperti pembangunan sumur dalam atau pengaliran air dari bendung Bener, tanpa mengganggu kelestarian alam.
Selain kekeringan, masalah banjir juga perlu penanganan serius. Ia menilai perlu dilakukan normalisasi sungai, baik di Sungai Bogowonto dan sungai Lereng, maupun sungai-sungai di kawasan lereng Menoreh, yang kini sudah mengalami pendangkalan.
“Kita harap Pemda bisa menambah EWS (Early Warning System) di wilayah pantai dan BBWS melakukan normalisasi sungai agar air bisa mengalir dengan baik,” tambahnya.
Dari sisi sosial kemasyarakatan, masyarakat meminta penegakan Perda tentang minuman keras (miras) dilakukan lebih tegas, karena di sejumlah tempat masih ditemukan penjualan miras secara diam-diam.
Selain itu, pencegahan terhadap perjudian online (judol) juga diminta untuk diperkuat melalui pembinaan mental dan spiritual, khususnya bagi generasi muda.
Berbagai usulan juga datang terkait perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan jalan poros desa, jalan kabupaten, serta penambahan penerangan jalan umum (PJU) di daerah yang masih gelap.
Di sisi ekonomi, masyarakat banyak mengajukan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dinilai mampu memperkuat semangat kebersamaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Selain itu, muncul pula usulan pembangunan rumah sakit pembantu atau puskesmas rawat inap di wilayah Soko, karena jarak yang cukup jauh ke rumah sakit utama. Tanah untuk pembangunan tersebut bahkan disebut sudah tersedia di lokasi.
Bidang kebudayaan juga mendapat perhatian, di mana masyarakat berharap dukungan untuk pelestarian kesenian tradisional dan religius, seperti incling, dolalak, hadroh, dan lainnya.
Mereka juga meminta pelatihan keterampilan yang aplikatif, seperti perbengkelan, UMKM, dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain itu, masyarakat berharap program kesehatan gratis dapat terus dilanjutkan karena sangat membantu kalangan kurang mampu.
Fran menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan APBD Tahun 2026.
“Minggu depan kami mulai pembahasan APBD 2026. Walaupun KUAPPS sudah selesai, tapi dalam prosesnya masih ada ruang untuk memasukkan aspirasi-aspirasi prioritas hasil reses ini,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat dimasukkan dalam program pembangunan daerah sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
