PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui satgas itu Pemkab menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Purworejo.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, saat ditemui usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Golkar Kabupaten Purworejo di Ganecha Convention Hall, pada Rabu (24/9/2025)
Dion menyampaikan, belum lama ini juga telah menghadiri rapat koordinasi terkait program MBG bersama Gubernur Jawa Tengah.
Dijelaskan, Satgas MBG dibentuk untuk mempercepat serapan anggaran dari APBN sekaligus memastikan kualitas penyelenggaraan program.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran menjadi problematika di lapangan, di samping jumlah dapur yang beroperasi masih sangat terbatas.
“Di Purworejo kebutuhan dapur MBG sekitar 63–67 dapur, tetapi yang sudah beroperasi baru 12. Artinya, belum semua penerima manfaat bisa tercakup. Ini menjadi salah satu persoalan yang harus segera kita atasi,” jelasnya.
Selain itu, Satgas MBG juga menekankan aspek keselamatan. Dion mengingatkan agar kasus keracunan makanan seperti yang sempat ramai di sejumlah daerah tidak terjadi di Purworejo. Untuk itu, tim Satgas telah turun langsung melakukan pengambilan sampel di tiga dapur guna memastikan standar keamanan makanan tetap terjaga.
“Kalau semua sesuai standar operasional, seharusnya tidak ada kasus keracunan. Karena program ini masih baru di Purworejo, pengawasan pemerintah menjadi sangat penting,” tegasnya.
Dion menyebutkan, struktur Satgas MBG di Purworejo menempatkan dirinya dan Bupati sebagai pembina, sementara di tingkat provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Satgas juga melibatkan Satpol PP, Dinas Kesehatan, kepolisian, hingga TNI.
Ia menambahkan, setiap dapur diwajibkan memenuhi standar gizi dan kelayakan makanan yang ditetapkan oleh ahli gizi.
“Kalau standarisasi itu dipenuhi, keracunan tidak akan terjadi. Maka kualitas kontrol harus benar-benar dijaga karena ini menyangkut keselamatan anak-anak,” ujarnya.
Dion juga menyoroti persoalan anggaran. Ia menjelaskan bahwa beberapa kabupaten/kota sempat mengalokasikan dana APBD untuk mendukung program MBG, namun serapan anggaran APBN justru masih rendah.
“Di Purworejo sejak awal kita tidak menganggarkan di APBD, karena kita melihat dulu situasi. Kalau anggaran pusat saja tidak terserap, maka untuk apa kita menambah anggaran di daerah,” jelasnya.
Menurut Dion, tujuan utama program MBG adalah meringankan beban keluarga sekaligus memastikan anak-anak sekolah terpenuhi kebutuhan gizinya. Namun ia menekankan, keberhasilan program tidak boleh mengabaikan faktor keselamatan.
“Program ini sangat baik, niatnya luar biasa. Targetnya jelas, pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Tapi yang paling penting jangan sampai justru mengancam keselamatan,” pungkasnya. (P24/Mujib/Rifai)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
