Estri Utami Setyowati Dilantik sebagai Pengurus KPPI, Tegaskan Perjuangan Politik Perempuan Harus Berorientasi Kualitas

PURWOREJO, purworejo24.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Estri Utami Setyowati, ST, bersama jajaran resmi dilantik sebagai Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Purworejo Masa Bhakti 2025–2030. Prosesi pelantikan digelar serentak se-Eks Karesidenan Kedu dan berlangsung di Hotel Trio Magelang, pada Sabtu (15/11/2025).

Sebagai satu-satunya perempuan di jajaran pimpinan DPRD Purworejo, Estri menegaskan bahwa stagnasi representasi politik perempuan yang selama ini berkutat pada isu kuota 30 persen harus segera diakhiri. Menurutnya, KPPI Purworejo akan mengusung arah perjuangan baru yang menitikberatkan pada kualitas, bukan semata angka keterwakilan.

Estri yang juga politisi Partai Demokrat itu dilantik sebagai Sekretaris KPPI Purworejo, mendampingi Ketua Ajeng Dewi dan Bendahara Nata’ij. Ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan semangat perubahan, memastikan keterlibatan perempuan dalam politik menjadi gerakan substantif dan berpengaruh.

“Memikul amanah ini tidak mudah. Tantangan kita bukan hanya pada keterwakilan 30 persen seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 20 Tahun 2018, tetapi bagaimana perempuan yang ada di politik benar-benar berkualitas, berdaya, dan berani bersuara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Estri menyoroti masih kuatnya budaya patriarki serta minimnya kaderisasi politik perempuan di tingkat partai. Banyak partai, menurutnya, hanya menjadikan kuota perempuan sebagai syarat administratif pencalonan, bukan sebagai langkah strategis membangun kepemimpinan perempuan yang visioner.

“Kini saatnya politik tidak lagi dibatasi oleh gender, tetapi oleh kemampuan dan kapabilitas. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi,” tegasnya.

Estri juga menekankan bahwa perempuan yang masuk politik harus mampu tampil sebagai pengambil keputusan yang strategis dan membawa dampak nyata.

“Saya rasa ini menjadi momentum kami untuk mengubah arah gerakan. Politik perempuan bukan tentang jumlah, tetapi tentang kualitas kepemimpinan dan kemampuan mengelola kebijakan publik,” pungkasnya. (P24/wid)