Scroll untuk baca artikel
EkonomiPemerintahanSosial

327 Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas dapat Bantuan dari Paguyuban Pengusaha Purworejo

139
×

327 Anak Yatim dan Penyandang Disabilitas dapat Bantuan dari Paguyuban Pengusaha Purworejo

Sebarkan artikel ini
Paguyuban Pengusaha Tionghoa Purworejo, Jawa Tengah, menggelar baksos di Gedung Pertemuan Ganeca, Purworejo, pada Rabu 23 Agustus 2023
Paguyuban Pengusaha Tionghoa Purworejo, Jawa Tengah, menggelar baksos di Gedung Pertemuan Ganeca, Purworejo, pada Rabu 23 Agustus 2023

PURWOREJO, purworejo24.com – Paguyuban Pengusaha Tionghoa Purworejo, Jawa Tengah, menggelar acara bakti sosial (baksos) di Gedung Pertemuan Ganeca, Purworejo, pada Rabu (23/8/2023).

Agenda baksos tersebut menyasar sebanyak 327 anak-anak yatim piatu dan penyandang disabilitas yang berasal dari 16 Kecamatan se-Kabupaten Purworejo.

Hadir dalam kegiatan baksos itu, sekaligus menyerahkan secara simbolis, Plt Kepala Dinsos Jawa Tengah Tegoch Hadi Noegroho, Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, unsur forkopimda, Kepala Dinsosdaldukkb Ahmad Jaenudin, sesepuh Paguyuban Pengusaha Purworejo, Rukma Setyabudi, dan tamu undangan.

Ketua Panitia Baksos, Hengky Purbowahono, mengatakan bahwa Paguyuban Pengusaha Purworejo rutin mengadakan kegiatan baksos setiap tahun pada bulan Agustus.

Adapun gelaran baksos kali ini adalah kali ketujuh dilaksanakan sejak enam tahun berdirinya Paguyuban Pengusaha Purworejo.

“Dalam baksos itu paguyuban memberikan 37 tongkat untuk tuna netra, 26 kursi roda untuk disabilitas, dan sisanya anak-anak yatim piatu kami berikan tas berisi botol minum serta tempat souvenir,” kata Hengky saat ditemui disela kegiatan.

Hengky berharap, setiap tahun semakin banyak anak-anak yatim piatu, disabilitas, dan pihak lain yang bisa dibantu. Sehingga, bantuan yang diberikan oleh paguyuban tersebut dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Selain peduli terhadap anak yatim piatu dan disabilitas, Hengky menyebut, pihaknya juga berusaha mensuport atau mendukung terlaksananya program pemerintah, semisal rumah tidak layak huni (RTLH).

“Tahun ini, kami juga ikut melaksanakan program RTLH di Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, dengan membantu pembangunan satu rumah warga,” ujarnya.

Plt Kepala Dinsos Jawa Tengah Tegoch Hadi Noegroho yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah mengatakan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah peningkatan jumlah pengusaha di suatu negara.

“Dikatakan sebagai negara maju kalau rasio kewirausahaan minimal diatas 14 persen, sedangkan kita masih 3,47 persen pada tahun 2021. Pemprov Jateng sangat mendukung tumbuhnya para kewirausahaan untuk menurunkan kemiskinan,” katanya.

Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, mengatakan, di Kabupaten Purworejo masih banyak keluarga miskin ekstrem. Keluarga itu mencapai angka 1.432 keluaradi 71 desa yang masuk dalam kategori keluarga miskin ekstrem. Adapun kecamatan yang banyak keluarga miskin itu adalah Bruno.

“Beberapa indikator penilaian kemiskinan ekstrem, salah satunya rumah tidak layak huni atau RTLH, ODF (buang air sembarangan),dan ketersediaan air bersih,” ungkap Dion.

Menurut Dion, kemiskinan ekstrem tersebut perlu penanganan secara kompleks, selain dengan menggandeng para pengusaha, perlu adanya Perda Corporate Social Responsibility (CSR).

Selama ini Perda CSR belum ada laporannya secara transparan. Seharusnya mereka bisa ikut bertanggung jawab menanggulangi masalah kemiskinan ekstrem di Purworejo. Yakni dengan perencanaan berdasarkan data

“Misal yang belum dikerjakan di daerah tertentu yaitu penyaluran air bersih. Ya ini CSR-nya perusahaan menyediakan pipa-pipa untuk penyaluran air bersih. Jadi jelas dan terarah,” ujar Dion.

Diungkapkan, selama ini di DPRD belum pernah dirembug atas dibahas tentang persoalan itu. Oleh karena itu guna mengatasi hal itu perlunya kolaborasi disemua lini.

“Misal penanganan kemiskinan ekstrim dilihat kategorinya. Maka akan dilihat mana yang bisa dikerjakan melalui APBD, misalnya 20 miliar, lalu gandeng perusahaan dan pengusaha. Hitung kebutuhan anggaran. Kalau gak kuat bisa gandeng perusahaan, berikan datanya, biar mereka yang mengerjakan,” jelas Dion.

Dalam hal lain, Dion juga mengapresiasi TNI yang melakukan TMMD selama ini. Juga pengusaha Purworejo yang turut berpartisipasi membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purworejo.

“Ayo duduk bersama, berembug masalah ini. Termasuk mahasiswa KKN juga bisa dikolaborasikan untuk program pipanisasi. Kalau bisa dirancang bersama,” pungkasnya.(P24/Wid)


Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.