BAGELEN, purworejo24.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah atau yang akrab disapa Gus Abdul, melakukan kunjungan spesifik ke daerah pemilihan (dapil) dalam masa persidangan kedua tahun 2024/2025.
Kegiatan ini dipusatkan di Joglo Clapar di Desa Clapar, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, pada Sabtu (7/6/2025).
Meski tidak hadir secara langsung, Gus Abdullah mengutus staf ahlinya, yaitu Nasihfudin untuk mewakilinya dalam forum yang membahas berbagai isu lokal, khususnya yang berkaitan dengan hukum, sesuai bidang tugas Komisi III DPR RI, yakni hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.
Hadir dalam forum tersebut seluruh anggota DPRD Purworejo dari Fraksi PKB, jajaran pengurus PKB, Kasat Intel yang mewakili Kapolres Purworejo, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Purworejo, serta kader PKB dari berbagai wilayah di kabupaten tersebut.
“Hari adalah kunjungan spesifik, resesnya Gus Abdul sebagai anggota Komisi III DPR RI, untuk Dapil Jawa Tengah 6, Wonosovo, Purworejo, Temanggung, Magelang dengan tempat Joglo Clapar, intinya bagaimana Gus Abdul bagaimana menyerap aspirasi warga, agar aspirasi itu bisa dibawa oleh Gus Abdul di parlemen DPR RI, agenda utama adalah itu,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PKB, Muhaimin, saar ditemui usai kegiatan.
Ada beberapa hal yang disampaikan oleh konstituen dalam reses itu, yaitu diantaranya terkait dengan desa wisata, tentang bagaimana peran legislator bisa melakukan pendampingan terhadap desa- desa wisata baik yang masih rintisan, berkembang maupun yang sudah maju.
“Ini menjadi penting karena desa wisata menjadi salah satu pilar tegaknya ekonomi desa kedepanya nanti, termasuk tadi ada aspirasi tentang marak nya karaoke di Kabupaten Purworejo,” ungkapnya.
Menurutnya, bagi PKB, untuk DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten harus saling bahu -membahu karena ndak bisa berdiri sendiri, karena juga belum tentu sama komisinya dalam satu Dapil dan pastinya berbeda- beda juga.
“La tentu kita akan kolaborasi untuk tetap melakukan pendampingan, kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memang butuh atensi khusus,” ujarnya.
Ia berharap adanya harmonisasi antar anggota legislatif dari tingkat kabupaten hingga DPR RI, kemudian nantinya akan terwujid ada desa mengepung kota.
“Jadi kemajuan perekonomian, kemajuan bangsa dari aspek apapun harus dimulai dari pinggir dulu kemudian ke tengah kota, desa mengepung kota itu adalah semangat kita,” jelasnya.
Ditahun pertama ini merupakan tahun serap aspirasi yang harapannya ditahun 2026 nanti aspirasi – aspirasi yang sudah disampaikan oleh warga bisa teralisasikan.
“Termasuk salah satunya di Kalijambe itu kan yang dikatakan jalur tengkorak itu kemarin sudah kita sampaikan kepada ketua Komisi D DPRD Propinsi Jawa Tengah, bu Ida, yang itu dari Dapil mudah mudahan bisa segera diwujudkan agar bisa berdampak positif bagi keselamatan banyak orang,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKB Purworejo, Fran Suharmaji, menyampaikan sejumlah isu aktual yang perlu menjadi perhatian pusat dan provinsi. Salah satunya adalah kondisi jalan provinsi di wilayah Kalijambe yang membutuhkan pembangunan pengaman jalan.
“Sering muncul pertanyaan dari warga, kenapa jalan provinsi di Purworejo kondisinya sering rusak, tidak seperti di daerah lain di Jawa Tengah? Ini penting untuk disampaikan agar ada perhatian dari provinsi,” ungkap Fran.
Ia juga menegaskan bahwa banyak masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui kader PKB, meskipun beberapa masih tertunda realisasinya dalam APBD 2025. “Aspirasi-aspirasi ini tetap kami perjuangkan agar bisa mempengaruhi arah kebijakan, baik di tingkat kabupaten maupun lebih luas,” pungkasnya.
Forum tersebut ditutup dengan dialog dan diskusi terbuka, sebagai bentuk komitmen PKB untuk terus menjembatani aspirasi rakyat dan memperkuat peran legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
