PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) terus mendorong seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA untuk berkomitmen mewujudkan sekolah ramah anak (SRA) dan menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten/kota layak anak (KLA) ditahun 2024 ini.
Berbagai instrumen dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah terus digalakkan dengan harapan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Purworejo menjadi satuan pendidikan yang ramah anak.
“Tidak hanya satuan pendidikan dibawah dinas pendidikan saja tapi semuanya termasuk yang dibawah Kemenag, masih terus berjalan menuju satuan pendidikan ramah anak, ini tidak terus mandek, program ramah anak itu kan harapannya seluruh satuan pendidikan itu ramah anak,” kata Kepala Bidang (Kabid) PPPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Purworejo, Heny Safaryuni Tataningsih, saat ditemui dikantornya, pada Kamis (28/3/2024).
Saat awal, lanjutnya, memang banyak instrumen yang harus dipenuhi, bukan karena instrumen itu terus mandek tapi harapanya seluruh satuan pendidikan itu ramah anak, yaitu memiliki tim tersendiri terkait pencegahan, penanganan kekerasan anak di sekolah.
Tidak hanya saat ini tapi untuk selanjutnya karena program itu diadakan untuk keberlanjutan dan tidak hanya untuk saat ini semata.
“Ramah anak itu gini kalau disekolah itu akhit- akhir ini kan sering ada bulliying, kadang ada yang sudah selesai disekolah dan harapanya ya sekolah punya tim terkait pencegahan dan penanganan kekerasan anak yang ada disekolah, ini kaitanya dengan tindak kekerasan yang ada disekolah, jadi sekolah itu punya kewajiban untuk mensosialisasikan terkait pencegahaanya, seperti sosialisasi bulliying, kemudian kalau ada kasus- kasus bisa ditangani oleh tim tersendiri, jadi tidak hanya di guru BK tapi sekarang ada timnya, terkait laporan adanya kekerasan di sekolah masing- masing. Nah itu harapanya disekolah kalau ada anak yang mau melaporkan jika ada sesuatu yang mengalami kekerasan di sekolah, maka sudah tau melaporkanya kemana, ya ke tim sekolah yang sudah terbentuk,” jelasnya.
Disampaikan, sesuai dengan program Roots yang ada di Kementrian Pendidikan, saat ini Kementrian Pendidikan sudah nge link, sudah berjalan bersama PPA yang memiliki SRAnya, kemudian Dinas Pendidikan masuk ke program Roots, yaitu dengan memiliki SK tim terkait pencegahan dan penanganan, dan seluruh sekolah harus memiliki dan harus diaplud di Dapodik.
“Jadi kita sudah sejalan, itu salah satu bagian dari SRA. Selain ada tim SRA, ada sarpras yang harus dipenuhi disekolah masing -masing yang sarpras tersebut ramah anak, terus harus ada disiplin positif, ini yang barang baru, mungkin disekolah masih meraba- aba, karena kemarin penerapan disiplin kan sebelumnya sudah tau seperti apa, jadi sekarang penerapan disiplin positif, tidak terus isinya hanya panismen, tapi kalau disiplin positif juga harus ada rewardnya,” ujarnya.
Adapun instrumen yang harus disiapkan disekolah yaitu harus memiliki SK tim SRA, memiliki SK tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta membuat jejaring dengan Polsek, Koramil, Puskesmas dan PPA.
“Jadi kalau diramah anak itu kan menyeluruh, ada sampai kesehatanya oleh karena ada kerjasama dengan Puskesmas, sehingga bisa mensosialisasikan juga terkait kesehataanya, misal tentang reproduksi anak atau bahaya narkoba atau juga tentang kenakalan remaja dan lainya,” lanjutnya.
Heny berharap seluruh sekolah bisa mencapai 100 persen terwujud. Saat ini proses masih terus berjalan di tiap sekolah yang ada, dan dinas mendorong karena program itu juga terkait dengan penilaian kabupaten layak anak yang masih berlangsung.
“Mereka sudah menyambut baik dan sudah banyak sekolah yang menggelar deklarasi, termasuk SMA dan SMK yang dalam naungan propinsi juga sudah banyak yang deklarasi. Jadi harapan kami seluruh sekolah sudah deklarasi, semua sekolah menjadi satuan pendidikan ramah anak sehingga kedepanya kasus- kasus terkait kekerasan terhadap anak bisa berkurang atau tidak ada lagi karena sudah ada tim pencegahan dan penanganan yang ada disekolah masing- masing. Dan harapan kami jika SRA terpenuhi Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten layak anak. Targetnya kalau tahun kemarin Pratama harapanya besok bisa naik ke atasnya yaitu bisa madya atau utama dari Kementrian PPA,” harapnya.
Saat ini penilaian kabupaten layak anak masih berjalan, dimulai dengan penilaian mandiri yaitu dengan cara mengisi aplikasi dengan mengaplud dokumen- dokumen dan nantinya akan dilakukan verifikasi dari propinsi, kunjungan dari propinsi lalu yang terakhir nanti ada kunjungan dari Kementrian PPA di daerah.
“Semua kabupaten juga sama, dan tidak hanya sekolah, puskesmas juga harus ramah anak, perpustakan juga harus ramah anak, terus kedepan juga ada masjid ramah anak, ini sudah ada beberapa kabupaten cuma kita belum sampai merambah kesana, tapi sudah ada di kita yang jelas masjid ramah anak. Secara kerja mengundang sampai ke sana belum, kerjanya masih di kecamatan, desa, kan kita masih dalam taraf desa layak anak, kecamatan layak anak dan harapanya nanti bisa mencapai kabupaten layak anak,” pungkasnya. (P24/wid).
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
