Tanyakan Nasib Tanah Warga yang Belum Terbayar, Masterbend Datangi Kementerian ATR BPN

oleh -
Tanyakan Nasib Tanah Warga yang Belum Terbayar, Masterbend Datangi Kementrian ATR BPN
Tanyakan Nasib Tanah Warga yang Belum Terbayar, Masterbend Datangi Kementrian ATR BPN

JAKARTA, purworejo24.com – Perwakilan warga yang tergabung dalam paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend), Purworejo, Jawa Tengah, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanan Nasional (ATR BPN) di Jakarta pada Jumat 7 Januari 2022.

<

Kedatangan Masterbend didampingi langsung oleh Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setyabudi dan sejumlah anggota DPRD lainnya. Mereka kemudian melakukan audiensi bersama Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementrian ATR BPN.

Koordinator paguyuban Masterbend, Eko Siswoyo, saat dikonfirmasi pada Sabtu 8 Januari 2022 menjelaskan, kedatangan mereka ke kantor Kementerian ATR BPN guna mempertanyakan nasib dari 176 bidang lahan milik warga yang belum terbayar dan masih sengketa dengan BPN.

“Ada beberapa poin atau kesimpulan dari hasil audiensi itu, diantaranya, proses kasasi tetap diajukan akan tetapi akan dicabut setelah ada kesepakatan bersama, uang ganti rugi (UGR) yang berperkara dijamin disesuaikan sesuai pasal 69 Perpres,” ungkap Eko, saat dihubungi melalui pesan singkat whatsapps.

Dikatakan, pada Selasa pekan depan, Masterbend masih akan melakukan pertemuan dengan DPRD Purworejo, BBWSO dan BPN, guna membahas kesepakatan bersama terkait masalah itu.

“Tanah yang menjadi milik warga masih menjadi hak warga karena belum ada konpensasi apapun. Pada dasarnya kita tidak menghentikan pekerjaan proyek Bendung Bener, tapi kami tetap berupaya mempertahankan hak tanah kami yang belum dibayar,” jelasnya.

Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, menyampaikan, pertemuan dengan pihak Kementerian adalah untuk meminta kebijakan agar nanti bisa melakukan penyesuaian harga tanah untuk 176 bidang tanah yang ada di Bendungan Bener yang saat ini masih bersengketa.

“Kalau proses hukum ini belum selesai maka belum ada konsinyasi atau pembayaran ke warga maka wajar bila hak tanah ini masih menjadi milik warga, maka harapan kami pemilik lahan ini untuk diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menunggu proses hukum yang berlarut-larut,” katanya.

Terkait akan dilakukan pertemuan dengan BPN dan BBWSO pada pekan depan, Dion berharap ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah itu.

“Ketika nanti ada kesepakatan dalam musyawarah maka nanti kasasi kan bisa ditarik, sehingga harapanya masyarakat tidak menunggu berlarut-larut dan haknya bisa segera dibayar,” pungkasnya.(P24/Wid)