PURWOREJO, purworejo24.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan Jateng, Abdul Kholik menawarkan konsep “Ekonomi Berbasis Kawasan” dalam membangun Jateng Selatan (JASELA).
Hal tersebut terungkap saat kunjungan Abdul Kholik ke pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo pada Minggu 30 Januari 2021. Abdul Kholik menyebut ada urgensi pendekatan baru dalam membangun Jateng Selatan, khususnya di sektor ekonomi.
Menurutnya, untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan, Jateng membutuhkan poros ekonomi tambahan sebagai pusat pertumbuhan yang disebut sebagai “Ekonomi Berbasis Kawasan”.
“Kita terus mematangkan konsepsi kawasan ini dari segi keunggulan dan kelebihannya, tapi satu yang pasti kita punya jejak sejak zaman dulu ini adalah kawasan Agropolitan,” katanya kepada purworejo24.com disela-sela kunjungannya ke Pesantren An-Nawawi.
Menurutnya konsep Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Hal ini didukung oleh banyaknya akses dan poros nasional yang ada di kawasan Jateng Selatan.
“Nanti akan ada jalan tol yang melintas, artinya dari jalur utara dan barat akan masuk, ditambah lagi ada jalur kereta, ada bandara, Bendung Bener dan Borobudur,” katanya.
Menurutnya semua rangkaian di atas akan mampu menggerakkan ekonomi, tentunya didukung dengan semua elemen masyarakat dan stake holder yang ada di daerah. Kawasan ekonomi yang ia gagas lanjutnya, akan dapat eksis jika kawasan tersebut bisa mandiri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat nya.
“Sederhananya (ekonomi berbasis kawasan) akan mencangkup 2 karesidenan yaitu karesidenan Kedu dan karesidenan Banyumas,” katanya.
Gagasan ini lahir dari proses pengawasan dirinya yang berlansung selama kurang lebih 2 tahun. Pengawasan dilaksanakan melalui observasi, kunjungan kerja, rapat kerja dengan mitra dan simulasi data. Penawaran konsep ini sejalan tupoksi DPD RI terutama fungsi pengawasan dan pertimbangan anggaran dalam bidang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, dan pengelolaan sumber daya.
“Selain menyerap aspirasi kita juga bertukar pandangan dengan para ulama dan kyai-kyai serta para profesional terkait gagasan ini,” katanya.
Untuk diketahui Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 11, 25 persen atau sebanyak 3,93 juta jiwa. Angka ini turun 0,54 persen dibandingkan September 2020 yang sebesar 11,84 persen.
Oleh karenanya gagasan Ekonomi Berbasis Kawasan sangat perlu diterapkan untuk lebih menekan jumlah kemiskinan di Jateng. (P24-bayu)
