BLT DD Segera Disalurkan, Pemdes Diminta Segera Ajukan Data KPM

oleh -
Konferensi dinas kepala desa se Kecamatan Pituruh
Konferensi dinas kepala desa se Kecamatan Pituruh

PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten, Jawa Tengah, diminta untuk segera mengajukan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk penyaluran bantuan bagi warga miskin.

<

Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun 2022 ini, dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), harus mendata Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Keluarga Berencana (Dinsosdukkb) Kabupaten Purworejo, Achmad Jainudin, pada konferensi dinas kepala desa se Kecamatan Pituruh, di aula kantor Kecamatan Pituruh pada Rabu 19 Januari 2022.

Jainudin mengatakan, pengajuan data KPM itu akan dipergunakan untuk bantuan BLT dari DD, sedangkan bantuan yang melalui Dinsosdukkb ada dua jenis bantuan yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPMT regular. Bantuan untuk warga miskin ini berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Dalam beberapa bulan kedepan kita akan memverifikasi dan memvalidasi DTKS di masing-masing desa, sehingga kepada kepala desa dan perangkat supaya mendata dengan cermat,” pintanya.

Camat Pituruh, Erlangga Ibrahim, mengatakan, pengelolaan DD yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022.

Yakni ketentuan penggunaannya, selain untuk mengalokasikan 40 persen berupa BLT, juga untuk dukungan pendanaan penanganan covid-19 minimal 8 persen.

“Masing-masing desa agar dapat menyalurkan bantuan BLT, jika tidak menyalurkan maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan DD pada tahap berikutnya. Terkait  penanganan covid, supaya ada rencana aksi pencegahan di masing-masing desa,” jelas Erlangga.

Menurutnya, dalam penanganan covid tentunya kerja antara kecamatan dan gugus tugas desa harus sinkron. Terutama di tahun ini, kita fokuskan pada data cakupan vaksinasi. Saat ini kita sudah masuk untuk vaksin ke 3. Diharapkan vaksin ke-3, bisa mencapai 100 persen.

Sementara itu Kapolsek Pituruh AKP Saptohadi, mengatakan, untuk BLT 40 persen dari DD, agar benar-benar di petakan supaya tepat sasaran dan harus menghilangkan KKN.

Mengutamakan musyawarah, sehingga tidak ada konflik-konflik di desa terkait bantuan sosial dari Pemerintah Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di desa, perlu saling sharing antar kepala desa.

“Terkait SPJ 2021 supaya segera diselesaikan, sehingga tidak ada laporan-laporan dari lawan politik,” tandasnya.(P24/Wid)