Naik Status, Dugaan Kasus Penyimpangan Bantuan Propendakin Berlanjut

oleh -0 views
Pengamanan polisi saat sejumlah elemen LSM mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Purworejo, (4/12/2020)
Pengamanan polisi saat sejumlah elemen LSM mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Purworejo, (4/12/2020)

PURWOREJO, purworejo24.com – Kasus penyimpangan Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Propendakin) berlanjut di Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo. Saat ini kejaksaan sedang memburu pelaku penyimpangan dan akan melakukan penetapan tersangka dalam waktu dekat ini.

DB. Susanto Kepala Kejaksana Negeri Purworejo menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut ditemukan pelanggaran pidana. Terkait kasus tersebut pihaknya mengungkapkan bahwa kasus tesebut sudah naik status dari penyidikan menjadi penyelidikan pada 19 November 2020.

“Ini akan kami kumpulkan barang buktinya. Untuk mengetahui siapa yang yang paling bertanggung jawab atas hal ini. Nah itu yang kemudian kita sebut sebagai tersangka,” katanya kepada purworejo24.com pada Jumat (04/12/2020).

Audiensi sejumlah LSM di kantor Kejaksaan Negeri Purworejo, (4/12/2020)
Audiensi sejumlah LSM di kantor Kejaksaan Negeri Purworejo, (4/12/2020)

Selain pelanggaran pidana pihaknya juga menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh oknum tertentu yang menyimpangkan dana Propendakin tersebut. Untuk langkah-langkah yang dilakukan kejaksaan pihaknya belum bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik.

“Sudah kita periksa beberapa kepala desa dan jajaran pemerintahan walaupun belum banyak hanya 1- 2 orang,” katanya.

Untuk diketahui, Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Propendakin) adalah program peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang dikelola Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo. Setiap desa memperoleh dana Propendakin sebesar Rp25.000.000,00 yang disalurkan antara bulan November dan Desember 2018.

Terdapat lima desa yang tidak mencairkan bantuan keuangan Propendakin yaitu Desa Ketangi Kecamatan Purwodadi, Desa Kertosono, Desa Wangunrejo, dan Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, dan Desa Semawung Kecamatan Purworejo. Kelima desa tersebut tidak mencairkan karena tidak dapat memenuhi syarat pencairan. Total bantuan keuangan khusus Propendakin yang disalurkan selama tahun 2018 sebesar Rp11,6 miliar.

Sementara itu Ketua Komando Bela Rakyat (KBR) Purworejo, Hery Priyantono pada hari ini Jumat (04/12/2020) mendatangi kantor kejaksaan Negeri Purworejo untuk mempertanyakan kejelasan kasus penyimpangan bantuan Propendakin tersebut. Ia menilai perlunya semua elemen dari aparat penegak hukum, kejaksaan dan masyarakat untuk mengawal supremasi hukum di Purworejo.

“Kami mempertanyakan penegakan hukum Propendakin tahun 2018 karena kami melihat selama ini kok diam-diam saja, ternyata kasusnya sudah dinaikkan dan kita tunggu saja sebentar lagi ada tersangkanya,” katanya di dampingi beberapa LSM seperti GMBI, dan GMPK

Ia mengatakan selama ini penanganan kasus korupsi di Purworejo hanya kasus yang nominalnya tidak besar sedangkan korupsi dengan nominal besar belum pernah terungkap di Purworejo. Pihaknya berharap untuk kasus propendakin kejaksaan bisa mengusut tuntas kasus tersebut.

“Selama ini di Purworejo itu penanganan korupsi hanya yang kecil-kecil, tidak pernah ada yang berani besar, walaupun dugaannya kuat,” tandasnya. (P24-Bayu)