Bawa Keranda Mayat, Pendukung Paslon No 1 Datangi Bawaslu Purworejo

oleh -28 views
Puluhan Pendukung Paslon No Urut 1 melakukan aksi protes dengan membawa keranda mayat ke Kantor Bawaslu Purworejo, Rabu (28/10/2020).
Puluhan Pendukung Paslon No Urut 1 melakukan aksi protes dengan membawa keranda mayat ke Kantor Bawaslu Purworejo, Rabu (28/10/2020).

PURWOREJO, purworejo24.com – Perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Peserta Pilbup Purworejo nomor urut 1, Agustinus Susanto-Rahmad Kabuli, mendatangi Kantor Bawaslu Purworejo, Rabu (28/10/2020). Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi atas perbuatan tebang pilih dalam pendataan dan penertiban alat peraga kampanye (APK) milik Paslon 1 serta mendesak agar jajaran Bawaslu dapat lebih profesional dalam menegakkan aturan. Puluhan perwakilan tersebut juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi di Purworejo.

Sekitar 20 orang perwakilan tim Paslon no urut 1 bergerak dari Sekretariat Bersama (Sekber) 1 atau Omah Kebo di Jalan Kartini menuju kantor Bawaslu dengan melakukan long march. Sepanjang perjalanan mereka membawa sejumlah atribut yang berisi protes terhadap Bawaslu, antara lain bertuliskan “Bawaslu Rasa Incumbent” dan “ASAL BONGKAR BAWASLU ORA PAHAM ATURAN”. Ada pula replika keranda yang diusung bertuliskan “KEMATIAN DEMOKRASI”.

Keranda mayat bertulsikan Kematian Demokrasi di Kantor Bawaslu Purworejo yang merupakan hadiah dari Pendukung Paslon no urut 1 .
Keranda mayat bertulsikan Kematian Demokrasi di Kantor Bawaslu Purworejo yang merupakan hadiah dari Pendukung Paslon no urut 1 .

Dion Agasi, Ketua Tim Pemenangan Tim No 1 sekaligus korlap aksi menjelaskan bahwa aksi ini sebagai sebuah wujud protes pendukung Paslon  gustinus Susanto-Rahmad Kabuli terhadap Bawaslu Purworejo. Menurut Dion, APK yang dipasang oleh relawan mereka  sudah sesuai aturan tapi Bawaslu menilai APK yang dipasang melanggar peraturan.

“Jelas ini ada pemojokan kepada Paslon kami ketika Bawaslu mengeluarkan statmen bersama KPU melalui media masa, pelanggaran kami sejumlah 4.900,” katanya kepada purworejo24.com usai acara dihalaman Bawaslu Purworejo pada Rabu (28/10/2020).

Pihaknya menilai perlu di protes karena ia memandang bahwa APK yang dipasang telah dirazia dengan semena-mena oleh Bawaslu tanpa klarifikasi. Ia menambahkan bahwa menurut peraturan KPU soal ukuran spanduk pihaknya sudah menyesuaikan.

“Semua dicopot padahal jelas bahwa dalam PKPU 11 tahun 2020 pasal 23 menyatakan ukuran yang diatur dalam PKPU adalah ukuran maksimal sedangkan kita membuat spanduk justru di bawah ukuran yang telah ditetapkan KPU,” katanya.

Dion melanjutkan bahwa data pelanggaran 4.900 pelanggaran yang dirilus Bawaslu tidak masuk akal ketika Paslon lain itu angkanya dibawah 200.

“Kami yakin Bawaslu dalam menilai pelanggaran-pelanggaran ini tidak netral, belum ada kasih bukti sudah bicara di media, ini kami memandang sebuah langkah downgrade Bawaslu kepada pasangan calon kami,” katanya.

Sementara itu Nur Kholiq, ketua Bawaslu Purworejo menjelaskan pihaknya akan mengkaji lagi terkait data pelanggaran paslon.

“Tadi kita sudah menerima aspirasi, dan akan kita pelajari lagi, itu (pernyataan 4.900 pelanggaran) yang akan kami diskusikan, karena kita belum baca aspirasinya secara detail,” katanya (P24-Bayu)