LPJ Desa Kedungpoh Dinilai Janggal, BPD Beserta Warga Mengadu ke Polres Purworejo

oleh -
BPD dan sejumlah warga Desa Kedungpoh mendatangi Polres Purworejo untuk mengadu atas kejanggalan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa tahun 2018.
BPD dan sejumlah warga Desa Kedungpoh mendatangi Polres Purworejo untuk mengadu atas kejanggalan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa tahun 2018.

PURWOREJO, purworejo24.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Purworejo, Jawa Tengah bersama Pemerintah Desa, bersama sejumlah warga mendatangi Mapolres Purworejo, Senin(6/7/2020). Mereka datang dengan maksud mengadu atas kejanggalan laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahun 2018 dengan total belanja sekitar 1 milyar yang diserahkan kepada BPD.

Ketua BPD desa Kedungpoh, Supardi, menuturkan pihaknya melihat ada kejanggalan pada LPJ tahun 2018. Pada LPJ tahun 2018 itu ada pos anggaran untuk karang taruna desa Kedungpoh sebesar 6,5 juta dan intensif guru Paud dan TK sebesar 21 juta yang dianggap tidak ada ujudnya.

“Pemerintah Desa memberikan LPJ tahun 2018, setelah dipelajari BPD beserta warga lainya, LPJ tersebut dinilai terjadi ada penyimpangan,” ujar Supardi.

BPD dan sejumlah warga Desa Kedungpoh mendatangi Polres Purworejo untuk mengadu atas kejanggalan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa tahun 2018.
BPD dan sejumlah warga Desa Kedungpoh mendatangi Polres Purworejo untuk mengadu atas kejanggalan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa tahun 2018.

Tokoh masyarakat desa Kedumpoh Wetan, Wisnubroto, menambahkan, warga melihat adanya indikasi dari penyelewengan anggaran pembangunan di desanya.

“Kami melihat indikasi penyelewengan pada bangunan jembatan desa penghubung antar pedukuhan, ada 4 pedukuhan dengan nilai bangunan 265 juta. Namun setelah masyarakat dan BPD melakukan cek lapangan, ternyata hanya ada 2 pembangunan jembatan yang menurut penilaian publik anggaranya hanya 50 juta,” ungkapnya.

Husodo selaku juru bicara warga desa Kedungpoh, juga menambahkan, ada anggaran pembuatan Bronjong atau talud senilai  115 juta dalam LPJ itu, namun setelah di cek dilapangan tidak ada bangunan fisiknya.

“Dengan pengaduan ke Polres, harapan kami agar Polres bisa mengandeng Inspektorat dan instansi terkait untuk penyelidikan lebih lanjut,” harap Husodo.

Sekretaeis Desa Kedungpoh Adi Sucipto, belum bersedia memberikan keterangan terkait hal itu. Dirinya mengaku bertugas sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2018 lalu.

“Nanti saya bicarakan terlebih dahulu dengan pak Kepala Desa,” ujar Adi melalui pesan singkat.(P24-Drt)