Masa Tanggap Darurat Diperpanjang, Desa Krandegan Hindari Penutupan Jalan

oleh -269 views
Sorang pemudik saat melapor ke Pos Covid-19 desa Krandegan
Sorang pemudik saat melapor ke Pos Covid-19 desa Krandegan

PURWOREJO, purworejo24.com – Status keadaan darurat bencana non alam atas adanya Pandemi Covid19 belum akan diakhiri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 nomor 6 Tahun 2020 per tanggal 27 Mei 2020. Di Purworejo masa tanggap darurat juga demikian, masa tanggap darurat diperpanjang selama 2 minggu kedepan.

Terkait hal ini, banyak Gugus Tugas di tingkat desa mulai mengalami kelelahan, kejenuhan, di samping kendala makin membengkaknya anggaran yang dikeluarkan. Beberapa kepala desa dan perangkat desa juga sudah mulai mengeluh akibat hal ini. Bahkan penutupan jalan di beberapa daerah juga menghambat aktivitas ekonomi warga.

Dwinanto, Kepala Desa Krandegan mengatakan penutupan jalan justru akan merepotkan warga, makin menghambat aktivitas ekonomi, munculnya potensi konflik, dan membuat anggaran tambah membengkak.

“Perang melawan Corona ini ibarat marathon, jangka panjang dan menguras banyak sumber daya. Bukan sprint jangka pendek, dimana kita bisa mengerahkan dan menghabiskan semua sumber daya” katanya kepada purworejo24.com pada Sabtu (30/05/2020)

Menurutnya penutupan jalan adalah pilihan terakhir serta hal itu belum ada arahan dan dasar hukumnya. Selain itu juga belum adanya kajian sejauh mana korelasi antara tingkat penularan virus Covid19 dengan penutupan jalan.

“Desa harus mengkonsep program kerja dan kegiatannya secara efektif dan efisien, relatif lebih bisa bertahan lama dalam mengatasi rasa jenuh dan pembengkakan anggaran,” katanya.

Selain soal manajeman Posko yang efektif dan efisien, Krandegan juga tidak melakukan penutupan jalan sebagaimana dilakukan oleh banyak Pemerintah Desa lainnya. Sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh Posko Siaga Desa Krandegan baru sekitar 40 juta Rupiah untuk dua bulan kegiatan, termasuk pembagian masker dan alat kesehatan, penyemprotan, dan banyak kegiatan lainnya.

Dwinanto menambahkan yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah memberikan edukasi ke warga, agar tidak menerima tamu sebelum mereka melapor ke posko, dibuktikan dengan surat yang ditandatangani petugas piket. Juga edukasi tentang standard operasional prosedur bagaimana menerima tamu secara aman sesuai protokol Covid19.

“Seperti contoh dalam sehari, petugas piket dibuat menjadi tiga shift. Per shift berisi 2 orang. Jadi dalam satu hari hanya membutuhkan 6 orang. Masing – masing perangkat masuk dua hari sekali. Sehari libur, sehari masuk,” katanya.

Selain tidak menimbulkan kerumunan di posko, dan efisiensi tenaga, dari sisi anggaran juga bisa ditekan. Per hari mereka hanya menganggarkan uang makan untuk 6 orang. Tidak membebani warga, juga tidak membebani anggaran desa. (P24-Bayu)