Dindikpora dan 91 Sekolah Canangkan Gerakan Sekolah Ramah Anak

oleh -2 views
Pencanangan Gerakan Sekolah Ramah Anak. (17/2/2020)
Pencanangan Gerakan Sekolah Ramah Anak. (17/2/2020)

PURWOREJO, purworejo24.com – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Purworejo, bersama 91 SMP yang ada di Kabupaten Purworejo, baik negeri dan swasta, bersama-sama mencanangkan gerakan sekolah ramah anak dan stop bullying atau perundungan, di aula pendopo SMP Negeri 1 Purworejo.

Pencanangan pada Senin (17/2/2020) itu dilakukan oleh Dindikpora untuk mencegah terjadinya kembali kasus bullying atau perundungan yang menimpa salah satu siswa di SMP swasta di Kecamatan Butuh, pada 12 Februari 2020 lalu. Dimana kasus bullying atau perundungan yang viral di media sosial itu, membuat prihatin banyak pihak.

“Menyikapi kejadian di salah satu SMP Swasta di Butuh, MKKS berkoordinasi dengan Dinas pendidikan yaitu untuk mengingatkan kembali kepada tenaga pendidik untuk tidak lagi terjadi kasus perundungan terhadap anak dan menciptakan sekolah yang ramah anak dan nyaman bagi siswa untuk sekolah,” ungkap Kadinas Dikpora, Sukmo Widi Harwanto, saat ditemui purworejo24.com.

Pencanangan Gerakan Sekolah Ramah Anak
Pencanangan Gerakan Sekolah Ramah Anak

Sebenarnya, lanjut Sukmo, masing-masing sekolah sudah pernah mencanangkan sekolah ramah anak, namun dengan pencanangan itu bisa  mengingatkan kembali kepada sekolah agar kasus perundungan terhadap anak tidak terjadi lagi.

“Harapan saya kepada kepala sekolah dan tenaga didik agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap siswa, apalagi dengan keberadaan guru BP, agar lebih optimal dalam proses belajar anak,” ujarnya.

Diungkapkan, saat ini siswi korban perundungan telah diungsikan di tempat kepala desa, karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Adapun intruksi dari Bupati juga Gubernur anak tersebut disuruh pindah dalam bersekolah namun orang tua anak tersebut keberatan untuk dipindah.

“Karena jarak rumah korban dan sekolah hanya berjarak 200 meter maka dianggap paling dekat dan simpel untuk bersekolah. Tapi kalau orang tuanya menginginkan pindah ya kita fasilitasi. Kita sudah berpesan kepada kepala sekolah untuk memberikan pengawasan kepada ketiga pelaku yang masih sekolah. Agar diberikan tanggung jawab, karena pelaku dan korban sama-sama secara psikologis merasa tertekan semua,” katanya.

Sukmo berharap, PNS yang merupakan tangan panjang negara dalam hal mendidik maka harus bisa melayani dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak.

“Dan kita menghimbau kepala kepala sekolah untuk tidak mudah mengeluarkan anak dari sekolah kecuali pidana atau keputusan peradilan yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap. Kita hormati namun sepanjang itu masih bisa dibenahi maka itu masih tanggung jawab kepala sekolah dan tenaga didik untuk membina siswa tersebut,” pesanya.

Ketua MKKS SMP, Sutarto, mengatakan, setiap sekolah sudah ada program ramah anak. Namun dengan pencanangan itu diharapkan bisa menumbuh giatkan lagi agar sekolah benar-benar ramah untuk.

“Sekolah ramah itu kan sekolah yang nyaman, aman, sehat, kondusif bagi anak untuk belajar dan guru yang mengajar. Sehingga diharapkan nanti bisa jadi sekolah ramah anak itu nanti bisa menjadikan sekolah nyaman bagi anak untuk sekolah,” ujarnya.

Saat ini setiap sekolah telah memiliki tata tertib sekolah masing-masing. Namun sekolah memiliki kelemahan yaitu tidak adanya guru BK di sejumlah sekolah.

“Ada yang sekolah tidak punya guru BK padahal muridnya ada sekitar 600an anak karena sudah pensiun. Padahal secara aturan idealnya satu guru BK itu melayani 150 anak,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito, kepada purworejo24.com mengatakan, meskipun ketiga pelaku bullying atau perundungan telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ketiganya tidak dilakukan penahanan.

“Ketiga tersangka kasus bullying Purworejo yakni TP, DF dan UH tidak ditahan, karena sesuai dengan UU Sistem Pidana Peradilan Anak, salah satu syarat dapat dilakukan penahanan adalah ancaman hukumannya 7 tahun atau lebih. Sementara dalam kasus ini penyidik memakai UU Perlindungan Anak Pasal 76c yaitu tentang tindak kekerasan terhadap anak. Pidana yang disangkakan adalah Pasal 80 dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Dengan ancaman hukuman tersebut, jelas tersangka tidak boleh ditahan,” jelas Rizal.

Namun demikian, tegasnya, kasus hukum ketiga pelaku tetap berjalan, dan ketiga pelaku wajib lapor setiap satu minggu sekali kepada petugas.

“Kami telah berkirim surat kepada kepala sekolah yang ditembuskan kepada bupati Purworejo, agar sekolah memberikan sanksi tegas kepada para tersangka agar mereka jera,” ujarnya.(P24-Drt)

Tinggalkan Balasan