Warga Tolak SD Plipir Diregroup

oleh -3 views
Seorang warga melintas di depan SD Plipir
Seorang warga melintas di depan SD Plipir

PURWOREJO,purworejo24.com – Warga desa Plipir Kecamatan Purworejo, Jawa Tengah, menggelar aksi protes dan penolakan atas regrouping SD yang ada di desa itu. Penolakan warga dilakukan dengan melakukan pemasangan spanduk dengan berbagai tulisan yang dipasang di SDN Plipir. Puluhan spanduk berjejer bertuliskan “tolak regruping SDN Plipir”, “Kembalikan SD kami anak kami butuh sekolah”, “Lokalisasi boleh tutup SDN Plipir Jangan”.

Kepala desa Plipir, Ashuri saat ditemui purworejo24.com dirumahnya mengatakan, warga Desa Plipir kecewa atas penutupan SD yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Purworejo.

“Kami bersama perangkat desa dan komite diundang oleh PPK, pada Senin (27/1/2020) lalu, yang ternyata adalah di berikan SK penutupan SDN Plipir karena diregroup,” ungkapnya.

Spanduk penolakan regrouping terpasang SD-Plipir
Spanduk penolakan regrouping terpasang SD-Plipir

Pemberian SK itu dinilai sangat mengagetkan warga, lantaran warga telah sejak awal informasi regrouping, telah menyampaikan keberatannya.

“Sejak adanya isu rencana regrouping, warga sudah menyampaikan keberatan, tapi tidak di dengarkan sama sekali,” katanya.

Penolakan warga atas penutupan SDN Plipir dianggap cukup beralasan, lantaran SDN itu hanya satu-satunya sekolah dasar yang ada di desa itu.

“Anak- anak disuruh pindah ke SDN Pacekelan dengan jarak 1,5 km, dengan melewati jembatan kali, para orang tua keberatan,” lanjutnya.

Dikatakan, SDN Plipir telah ditutup pada Jumat lalu, dan anak- anak sudah tidak lagi belajar di SD itu sejak Senin (3/2/20202) kemarin.

“Semua guru dan tenaga bantu sudah pindah, anak-anak juga ikut pindah, tapi tidak di SDN Pacekelan, melainkan sebagian ada yang di SDN Brenggong dan MI Brenggong, yang jaraknya lebih jauh lagi,” jelasnya.

Warga merasa kasihan dan keberatan, selain sekolah itu hanya satu-satunya sekolah yang ada, para siswa yang tidak memiliki kendaraan menjadi sangat jauh untuk bersekolah. Orang tua wali pun menjadi keberatan jika harus antar jemput sekolah tiap hari, karena kesibukan sebagai petani dan lain-lain.

“Pingine nanti setelah ujian baru diregroup tapi ternyata sekarang sudah diregroup, karena sistem aturan begitu, ya bagaimana lagi, namun kita berharap dinas bisa mempertimbangkan lagi untuk tidak menutup sekolah itu, walau siswa di SD itu sedikit, hanya sekitar 60an siswa,” ujarnya.

Diungkapkan, warga tidak saja melakukan penolakan dengan cara memasang spanduk, tapi juga akan melakukan aksi demo menemui Bupati, namun karena harus ijin dan sebagainya, pihak desa menyarankan untuk tidak dilakukan. (P24-Drt)

Tinggalkan Balasan