Ajukan Permohonan Keberatan Atas Ganti Rugi Tanah Proyek, Warga Guntur Datangi Pengadilan Negeri

oleh -
Warga Desa Guntur datangi Pengadilan Negeri
Warga Desa Guntur datangi Pengadilan Negeri

PURWOREJO, purworejo24.com – Salah seorang warga Guntur yang menolak atas ganti rugi tanah proyek Bendungan Bener mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Purworejo, Jawa Tengah.  Kedatangannya ke Pepngadilan didampingi oleh Tim Kuasa Hukum, Anggota DPRD Purworejo dan puluhan warga Desa Guntur.

Bersama kuasa hukumnya, Maksum (62) datang di pengadilan tepat pada pukul 09.15 WIB. Kuasa hukum Maksum, Allan FG Wardhana menjelaskan tanah yang dihargai Rp 59,000/meter dianggap tidak layak karena harga kekinian di daerah tersebut sudah mencapai 150 ribu hingga mencapai 200 ribu per meternya.

“Kami mewakili Pak Maksum karena ganti rugi yang diberikan dianggap tak layak. Kami memohon agar hakim menetapkan ganti rugi tanah klien kami sebesar 134 juta dengan asumsi harga per meter 440.000. Dari semula harga yang diberikan hanya 13 juta untuk tanah klien kami,” katanya kepada purworejo24.com usai memasukan gugutan di PN Purworejo pada Kamis (26/12/2019).

Warga Desa Guntur datangi Pengadilan Negeri

Kedatangan Makmun disertai puluhan warga pendukungnya ini rela menyewa sebuah mini bus untuk transportasi nya dari Guntur ke pengadilan. Allan menambahkan sesuai dengan UU  No 2 tahun 2012 , kalau ada yang keberatan maka warga dapat mengajukan permohonan sejak musyawarah dilakukan sampai 14 hari kerja.

“Hakim memiliki waktu paling lama 30 hari kerja untuk memutuskan perkara ini,” katanya.

Makmun menjelaskan di atas lahannya juga tumbuh 22 batang pohon yang oleh tim apraisal yang juga hanya dihargai Rp 13 juta.

“Di kebun ada Albasiah, Durian, Jeruk, Kelapa, Kemukus, Kopi, Nangka Pete, Rambutan dan lainnya. Sekali panen kemukus rata-rata bisa sampai 50 kg dengan harga Rp 50.000/kg. Panen kopi bisa dapat 50-100 kg, harganya Rp 25.000/kg,” jelasnya.

Salah satu anggota DPRD Purworejo yang juga turut hadir dalam kesempatan tersebut Muhammad Abdullah, berharap dengan pengajuan permohonan keberatan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain agar jika tidak setuju bisa menempuh jalur hukum yang ada.

“Harapan kami majelis hakim dapat memberikan keadilan dalam memutus perkara gugatan keberatan ini,” katanya.

Didampingi Kuasa Hukum, sejumlah Anggota DPRD, Maksum, warga Desa Guntur ajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Purworejo.

Ia menambahkan proyek, yang sedang dikerjakan di daerah Guntur tersebut dihentikan menunggu proses hukum soal pembebasan tanah selesai.

“Kalau blasting memang dimulai lagi karena terlanjur bahan peledaknya yang sudah ditanam, jadi dihabiskan dulu untuk keamanan masyarakat juga,” tandasnya. (P24-Bayu)