Blokir Akses Jalan Proyek, Ribuan Warga Terdampak Bendungan Bener Tuntut Penghentian Pekerjaan

oleh -16 views
Warga berdoa bersama di pintu masuk komplek Mega Prioyek Bendungan Bener
Warga berdoa bersama di pintu masuk komplek Mega Prioyek Bendungan Bener

BENER, purworejo24 com –Ribuan warga dari 7 desa terdampak Mega Proyek Bendungan Bener menggelar doa bersama di area jalan masuk menuju lokasi proyek.  Penutupan akses ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Selain menutup akses jalam, mereka juga meminta pekerjaan proyek dihentikan sebelum permasalahan ganti rugi tanah diselesaikan.

Sejak jam 8 pagi, Kamis (19/12/2019), ribuan warga berkumpul di depan gerbang masuk area proyek milik PT Waskita Karya di Dusun Kalipacer, Desa Guntur, Kecmatan Bener. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak pun terlihat hadir dalam acara doa bersama tersebut,. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purworejo.

Setelah melakukan mujahadah dipimpin oleh tokoh agama setempat, beberapa tokoh perwakilan masyarakat dari 7 desa terdampak pun menyampaikan keluh kesah mereka.

Eko (40), Salah satu warga mengungkapkan bahwa harga yang telah diberikan kepada beberapa warga sangat tidak manusiawi kaerena harga tanah didaerah tersebut hanya di hargai 50 ribu sampai 59 ribu per meternya padahal harga pasaran di daerah tersebut berkisar antara 150 sampai 200 ribu.

“Disini dengan harga tanah yang sudah ada, 50 ribu, untuk membeli daging setengah kilo saja tidak cukup, apakah itu manusiawi ? Mari kita satukan tekad satukan semangat bahwa kita untuk dimanusiawikan, permintaan kita tidak muluk-muluk kita hanya ingin tanah kita dibeli dengan harga yang sepantasnya,” ucapnya kepada purworejo24.com di sela-sela kegiatan,

Warga berdoa bersama di pintu masuk komplek Mega Prioyek Bendungan Bener
Warga berdoa bersama di pintu masuk komplek Mega Prioyek Bendungan Bener

Kamis (19/12/2019).

Sementara itu Komisi IV yang diwakili oleh Muhammad Abdullah menyampaikan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat akan menyampaikan apa keresahan dari warga tersebut.

“Ketaatan, kepatuhan warga yang selama ini diberikan tidak dibalas dengan baik, tapi justru ditindas dengan cara-cara kolonial dan premanisme,” ucap Abdullah disambut tepuk tangan warga.

Penyerahan simbolis persoalan gantia rugi tanah ini ke anggota DPRD Purworejo.
Penyerahan simbolis persoalan gantia rugi tanah ini ke anggota DPRD Purworejo.

Abdullah menambah bahwa DPRD ikut prihatin atas apa yang menimpa masyarakat Desa Guntur dan sekitarnya yang terdampak. Ia menyesalkan prosedur yang dilakukan oleh pihak penyelenggara proyek atas mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Sesuai dengan kewenangan saya di DPRD untuk memfasilitasi rakyat agar apa yang diinginkan tersampaikan kepada presiden Jokowi. Tuntutan warga yang paling utama adalah tahapan prosedurnya dilalui berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” ucapnya. (P24-Byu)