Pimpinan Komisi A DPRD Purworejo memimpin rapat Anggaran PIlkada 2020.
PURWOREJO, purworejo24.com – Beberapa tahapan menjelang pelaksanaan PIlkada Purworejo 2020, sudah mulai dilaksanakan. DPRD Purworejo, Jawa tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun mulai melakukan pembahasan anggaran yang nilainya mencapai Rp 66 MIliar.
Dalam pembahasan yang dilaksanakan Jumat (15/11/2019) di ruang rapat DPRD Purworejo yang dihadiri Komisi A DPRD Purworejo, KPU, Bawaslu, Polres Purworejo, Kodim 0708, Satpol PP, Pemkab Purworejo, disampaikan bahwa dari total dana hibah untuk Pilkada sekitar Rp 66 Miliar yang diproyeksikan dalam APBD 2020 mendatang, KPU mendapatkan alokasi 47,5 Miliar, Bawaslu mendapatkan 15,6 Miliar, Polres Purworejo mendapatkan 2,4 Miliar, Kodim mendapatkan 1 Miliar dan Satpol PP 881 juta. Sedangkan rincian resminya baru akan disampaikan dalam rapat paripurna mendatang.
Rapat Anggaran PIlkada 2020 di DPRD Purworejo.(15/11/2019)
Eko Januar Susanto, Ketua Komisi A DPDR Purworejo, mengungkapkan menyambut Pilkada Purworejo 2020, anggaran yang akan digunakan harus proporsional. Pihaknya mengaku anggaran yang di berikan nantinya harus sesuai dengan fungsi yang ada di masing-masing pihak penyelenggara.
“Kami melihat kebutuhan anggaran harus di sesuaikan dengan fungsi masing-masing instansi dan masing-masing stakeholder, jadi tentu dalam pembahasan anggaran selain skala prioritas, kondisi keuangan daerah, anggaran yang diberikan nantinya, dukungan anggaran dari APBD bersifat rasional dan proporsional,” katanya kepada purworejo24.com usai rapat.
Lebih lanjut Eko menuturkan, sebagian besar dana yang akan diberikan masuk pada honor penyelenggaraan pilkada 2020. Meskipun begitu anggaran besar buat honorarium tetap akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Besarnya honorarium tentu tidak lepas dari ketentuan regulasi yang ada terkait dengan indeks biaya, ada PKPU disitu ada permendagri bahkan yang terakhir ada edaran dari kementerian keuangan. Dari tiga landasan yuridis yang kami gunakan melakukan perhitungan anggaran tentu nanti kita sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” lanjutnya.
Rapat Anggaran PIlkada 2020 di DPRD Purworejo.(15/11/2019)
Sementara itu Ketua Bawaslu Purworejo, Nur Kholiq menyebut dari anggaran sebesar 15,6 Miliar tersebut, separo lebih digunakan untuk honor personel, yang terdiri dari Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Desa, dan Pengawas TPS. Selain itu, pada penyelenggaraan pilkada tahun ini para personel pengawasan juga akan diberikan asuransi berupa BPJS Kesehatan.
“Memang secara khusus untuk kami siapkan badan Adhoc mulai dari Panwascam kemudian Pengawas Desa kemudian Pengawas TPS. Memang kita cover anggaran BPJS Ketenagakerjaan, mereka kita asuransikan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.
Hal itu dilakukan melihat kenyataan bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pileg kemarin dari personil pengawasan ada yang menjadi korban dari profesinya tersebut.
“Ini penting menurut kami sebagai pengalaman dari 2019 kemarin ada dua personil kami yang meninggal dan memang harus dicover dan itu sudah kita siapkan,” ucapnya (P24-Byu)
