Divonis korupsi, Mantan Kades Segel Bangunan PAUD dari dalam Rutan. (5/8/2019)
Hukum Pemerintahan

Tak Puas Divonis Korupsi, Mantan Kades Segel Bangunan PAUD dari Balik Rutan

PURWODADI, purworejo24.com – Seorang mantan kepala desa di Purworejo, Jawa Tengah menyegel bangunan PAUD dan gorong-gorong akibat tidak puas dengan vonis korupsi yang dijatuhkan kepadanya. Uniknya lagi, penyegelan ini dilakukan atas perintahnya dari dalam penjara.

Bilik jeruji besi di Rutan Purworejo tak menghalangi niat Ambayah Panggung Sutanto, mantan kepala desa Ketangi Kecamatan Purwodadi, untuk mensegel gedung Paud dan menutup gorong-gorong serta lima tempat lainnya. Dari dalam Rutan, Ambyah menyuruh sejumlah orang untuk menyegel sejumlah bangunan yang dibangun pada saat dia memimpin Desa Kertangi dengan cara memasang spanduk di lokasi bangunan tersebut pada Senin (5/8/2019) siang.

Penyegelan dilakukan oleh Ambyah, yang juga mantan petinju nasional, lantaran merasa tidak adil dengan hasil keterangan ahli BPKP Perwakilan Jawa Tengah pada resum unit Tipikor Kepolisian Resor Purworejo saat pemeriksaan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Keuangan Desa Ketangi Kecamatan Purwodadi, tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan hasil audit Inspektorat Kabupaten Purworejo terhadap hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa Ketangi yang berujung putusan Pengadilan Tipikor Semarang pada Mei 2019 lalu. Pengadilan memutuskan vonis hukuman penjara 3 tahun dan mewajibkan Ambyah membayar uang pengganti sebesar 460 juta atau kurungan selama delapan bulan.

Ambayah, Mantan Kades Ketangi merasa tidak adil divonis korupsi atas Pengelolaan Dana Keuangan Desa Ketangi.
Ambyah, Mantan Kades Ketangi merasa tidak adil divonis korupsi atas Pengelolaan Dana Keuangan Desa Ketangi.

Dua dari empat spanduk yang telah dipasang itu bertuliskan “Sebagian besar bangunan teras dan sambungan listrik paud ini akan kami bongkar karena BPKP perwakilan Jawa Tengah dalam audit pengelolaan keuangan desa Ketangi tahun 2015 s/d 2017 tidak menghitung nilai bangunan dan kegiatan kegiatan di luar perencanaan APBDes”, dan “Gorong-gorong ini dan pada lima tempat lainya terpaksa kami tutup untuk tidak digunakan karena BPKP perwakilan Jawa Tengah dalam audit pengelolaan keuangan desa Ketangi tahun 2015 s/d 2017 tidak menghitung nilai bangunan dan kegiatan kegiatan diluar perencanaan APBDes”.

“Saya hanya disuruh memasang banner ini oleh pak Ambyah, di dua lokasi yaitu di gedung PAUD dan lokasi bangunan gorong-gorong,” kata Robert dan Riyan, warga suruhan Ambyah, saat ditemui purworejo24.com di lokasi.

Ambyah Panggung Sutanto, saat ditemui di rutan Purworejo menjelaskan, pemasangan spanduk segel itu dimaksud agar warga masyarakat mengetahui jika bangunan itu masih dalam persoalan hukum yang dianggap masih salah dalam penghitungan.

“Proses hukum menurut saya cenderung tidak fair, karena merugikan kami dan desa kami,” kata Ambyah.

Menurutnya, hasil audit inpektorat dan hasil pemeriksaan BPKP perwakilan Jawa Tengah dalam sidang tipikor waktu lalu, tidak sesuai fakta dilapangan.

“Dari resum unit tipikor, dakwaan jaksa, dan dari fakta persidangan yang kami sampaikan tidak mempengaruhi untuk gambaran baru, sebenarnya kejadian sebenarnya seperti apa, dan terakhir keputusan memang kami trima. Tapi kami hanya minta ada keadilan dalam proses hukum, yang menurut saya yang menjadi dasar hukum kami adalah hasil kinerja yang tidak profesional dan tidak benar. Karena kegiatan yang telah saya lakukan tidak pernah diperhitungkan,” jelasnya.

Diakui, Ambyah telah mengirimkan surat kepada Pejabat (Pj) Kades Ketangi guna mengajak menghitung ulang kembali nilai kegiatan dan bangunan pada hasil pengelolaan keuangan desa, namun Pj kades dua kali diajak tidak bersedia.

“Paling gampang gini, jika gedung PAUD mau dipakai ya bayar dulu uang saya, gorong gorong kalau mereka tidak mau bayar ya kami tutup biar banjir, jalan kami bongkar dengan sewa alat berat selesai. Tapi kan yang rugi desa, karena proses hukum yang tidak benar, jika fair dari seluruh kesaksian semua tidak ada kerugian, namun hanya karena kesalahan admintrasi,” tegasnya.

Dikatakan, jika ajakan Ambyah untuk menghitung ulang tidak dipenuhi dan gedung paud tidak digunakan maka Ambyah akan membongkar gedung PAUD, dan menutup gorong gorong, lantaran dianggap aset aset bangunan yang ada sebagian adalah milik pribadi Ambyah, karena kegiatan pembangunan aset itu sebagian menggunakan dana pribadi Ambyah sebagai pengganti dana desa yang dianggap hilang saat itu . Namun Ambyah berharap pihak Pj dan BPKP mau meninjau ulang penghitungan nilai dan bangunan hasil pengelolaan keuangan desa, sehingga bangunan tidak sampai dalam proses pembongkaran.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Ketangi, Tri Haryanto, mengaku telah menerima surat ajakan hitung ulang itu, namun pihaknya tidak bisa berbuat apa apa, lantaran dirinya merupakan orang baru dan hanya sebagai Pj di desa itu.

“Nek saya terserah Pak Ambyah saja, karena saat pembangunan saya belum ada disana, dan status kepemilikan aset apakah milik desa, supliyer atau pribadi Pak Ambyah, saya tidak tahu. Karena bila itu masih sengketa sudah menjadi ranah pihak pengadilan,” katanya.

Pihaknya justru menganggap kasus hukum Ambyah cukup mengganggu roda pemerintahan desa. Namun demikian pihaknya juga berharap kasus itu bisa segera selesai hingga dilakukannya pergantian kepemimpinan kepala desa baru yang akan digelar pada 27 september mendatang, dalam pemilihan kepala desa antar waktu.

“Semoga cepet selesai masalahnya, kasihan bagi kepala desa yang akan datang, menjadi beban dalam menjalankan roda pemerintahan,” harapnya. (P24-Drt)

Tinggalkan Balasan